Situasi yang serba sulit ketika pandemi corona, kebijakan yang membikin masyarakat semakin susah untuk bangkit ekonomi akan banyak menuai protes. Seperti halnya dengan kebijakan pajak pulsa. Mestinya dikaji ulang karena situasi ekonomi di beberapa kab/kota untuk IPM semakin terjun payung, sektor ekonomi masyarakat untuk daya beli pun semakin melemah, wajar jika kemudian prioritas dana desa pun pada kebijakan pemulihan ekonomi warga

Beberapa desa yang merasa tidak terdampak covid mestinya bantuan Langsung Tunai bisa tidak disalurkan, bisa dialihkan ke kepentingan lainnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat atau untuk pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan, daripada mubadzir buang dana rakyat yang bersumber dari dana desa.

Dilangsir dari ekonomi.okezone.com terkait BLT dana desa untuk bantuan langsung tunai Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, saat ini dirinya sedang menelaah desa-desa mana saja yang tidak terdampak covid-19. Ke depannya, bagi desa yang tidak terdampak akan dicabut BLT dana desanya.

Sebab menurutnya, BLT dana desa ini fungsi awalnya adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Artinya jika tidak membutuhkan lagi maka akan dialihkan untuk yang lain agar tidak mubazir.

Awal Februari jika merujuk pada kebijakan kemenkeu maka ada pemberlakuan pajak pulsa, akan sangat berdampak sekali bagi masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 ini.